Pemerintah daerah perlu lebih konsisten dalam mewujudkan daerah/kota layak anak agar generasi muda yang berkembang dapat mencetak anak bangsa yang tangguh dengan karakter bangsa yang kuat.
Lestari Mordegat, Wakil Presiden MPR RI, Koordinator Pengabdian Masyarakat dan Aspirasi Daerah, mengatakan dalam keterangan tertulis. Sabtu (15/4).
Selama Ramadhan tahun ini, 367 remaja ditangkap di Depok, Jawa Barat, setelah tawuran. Peristiwa yang sama juga terjadi di DKI Jakarta dan beberapa kabupaten di Tangerang dan Banten.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah membuat beberapa komitmen daerah untuk mewujudkan kota ramah anak (KLA).
Lestari mengaitkan banyak pertengkaran dengan beberapa faktor, antara lain pemenuhan kewarganegaraan anak, lingkungan keluarga dan perlindungan alternatif, kesehatan, pendidikan, penggunaan waktu senggang, dan perlindungan khusus bagi anak. , yang tidak pantas. .
Lestari Marga Rerie berkeyakinan bahwa upaya memperoleh hak dalam proses tumbuh kembang anak dan remaja setempat menjadi tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan setempat.
Riri yang juga anggota DPRD Dafil II Jawa Tengah mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Daerah/Kota Ramah Anak (KLA) telah diundangkan, yang menjadi landasan hukum pelaksanaan KLA. . program Indonesia.
Program KLA merupakan sistem pembangunan yang menjamin terwujudnya hak anak dan perlindungan khusus bagi anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
Senator NasDem menambahkan, munculnya beberapa tawuran yang melibatkan remaja di berbagai daerah seharusnya menjadi peringatan bagi pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah untuk fokus mewujudkan kabupaten/kota ramah anak di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Riri, upaya pengenalan KLA di seluruh wilayah Indonesia merupakan bagian penting dari proses peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
